Negara Bagian Delaware Siapkan Aturan Perusahaan Dijalankan AI Tanpa Manusia

Negara bagian Delaware di Amerika Serikat menyiapkan aturan baru yang kontroversial. Aturan ini berencana mengizinkan perusahaan berjalan sepenuhnya di bawah kendali kecerdasan buatan.

Artinya, perusahaan tidak lagi membutuhkan pimpinan manusia untuk beroperasi sehari-hari. Rancangan ini dilaporkan oleh media teknologi Ars Technica baru-baru ini.

Bentuk entitas baru ini bernama Artificial Intelligence Company atau disingkat AIC. Konsep ini memungkinkan agen AI menjalankan bisnis secara sah di mata hukum.

Agen AI adalah sistem perangkat lunak mandiri. Perangkat ini bisa mengambil keputusan kerja tanpa perlu bantuan manusia di setiap langkah.

Bisa Tanda Tangan Kontrak dan Masuk Pengadilan

Rancangan undang-undang ini membuka pintu bagi hampir semua bidang usaha. Namun, aturan tersebut secara tegas melarang AI mengelola bisnis perbankan.

Perusahaan AI ini nantinya dapat membeli aset, membayar pemasok, dan membuat utang. Agen AI bahkan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.

"Anything that a company can do, the AIC can do as a company," kata John Mark Zeberkiewicz, perancang utama draf regulasi dari firma hukum Richards Layton and Finger.

Kutipan Zeberkiewicz itu dimuat pertama kali oleh media Spotlight Delaware pada Juni 2026. Regulasi tersebut direncanakan masuk ke parlemen Delaware pada tahun depan.

Delaware berencana menguji sistem ini lewat ruang uji coba atau sandbox regulasi. Pengujian itu akan berjalan selama 30 bulan penuh.

Uji coba ini melibatkan kemitraan publik dan swasta bersama Norm Ai. Perusahaan tersebut dipimpin oleh John Nay.

Sekretaris Negara Bagian Delaware Charuni Patibanda-Sanchez menulis gagasannya di majalah Fortune pada Juli 2026. Menurut dia, teknologi otonom perlu wadah hukum resmi agar tercatat dan terlacak.

Tameng Hukum bagi Pemilik Modal Menuai Protes

Rancangan aturan ini menyebut pemilik modal hanya bertugas menyetor dana awal. Pemilik dana tersebut tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat keputusan ceroboh agen AI.

Kelonggaran tersebut memicu kritik keras dari Kongres Amerika Serikat. Ketua Komite Pengawasan DPR James Comer mengirim surat resmi kepada Gubernur Delaware Matt Meyer.

"We are concerned that Delaware’s AIC proposal could be used to protect powerful AI companies and their investors from responsibility for reckless harmful actions," kata James Comer, Ketua Komite Pengawasan dan Reformasi Pemerintah DPR AS.

Comer meminta dokumen penyusunan aturan dan mengkaji opsi undang-undang federal pembatas. Juru bicara Gubernur Matt Meyer menyatakan pihaknya sedang mempelajari isi surat tersebut.

Delaware sendiri merupakan rumah bagi sekitar dua pertiga perusahaan daftar Fortune 500. Sebanyak 334.461 entitas baru didirikan di negara bagian tersebut pada tahun 2025.

Pendapatan dari biaya pendaftaran badan usaha memang menjadi pendorong utama pemerintah lokal. Pengusaha Mark Cuban juga sempat menyarankan izin pendirian perusahaan via AI pada April 2026.

Profesor hukum Andrew Baker dari UC Berkeley memberi catatan kritis kepada Financial Times. Ia menilai tameng perlindungan hukum bagi pemilik modal itu terlihat terlalu longgar.

Profesor Martin Petrin dari York University juga berbicara kepada Bloomberg. Ia memperkirakan negara bagian lain akan bersaing membuat aturan serupa jika pemerintah federal tidak turun tangan.

Apa Artinya bagi Pelaku Usaha

Rancangan regulasi ini menunjukkan arah masa depan pengelolaan kantor modern. Otomasi kini mulai melangkah masuk ke tingkat pengambil keputusan tertinggi.

Bagi pimpinan bisnis di Indonesia, perkembangan ini membawa peluang sekaligus risiko tata kelola. Biaya operasional manajemen bisa turun jika keputusan rutin diserahkan ke perangkat lunak.

Namun, risiko hukum kerja sama dagang lintas negara menjadi jauh lebih rumit. Perusahaan mitra luar negeri kelak mungkin tidak dipimpin oleh manusia lagi.

Pelaku usaha perlu mulai memetakan batasan wewenang sistem cerdas di kantor. Tanggung jawab hukum akhir sebaiknya tetap berada di tangan direksi manusia.