Karyawan Kini Bisa Tolak Pakai AI di Kantor Berdasarkan Hak Keyakinan

Banyak perusahaan kini mendorong karyawan memakai kecerdasan buatan. Namun, tidak semua pekerja bersedia menggunakannya.

Seorang pegawai di Amerika Serikat berhasil mengantongi dispensasi resmi untuk tidak memakai AI. Hak ini ia ajukan untuk mengantisipasi anjuran kantor sebelum kelak menjadi kewajiban.

Pegawai tersebut bernama David Durman. Ia bekerja sebagai tenaga administrasi di University of Kentucky, seperti dilaporkan TechCrunch.

Durman menganut paham Humanisme nontheistik. Pandangan hidup ini berpusat pada kesejahteraan manusia dan ilmu pengetahuan tanpa konsep ketuhanan.

Ia menilai penggunaan AI bertentangan dengan prinsip hidupnya. Ketergantungan pada alat pintar dinilai bisa menumpulkan daya pikir kritis manusia.

"Bagi saya, ini tentang diri saya dan keyakinan saya," kata David Durman, Administrator University of Kentucky.

Durman juga menyoroti dampak buruk AI terhadap kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, teknologi ini dinilai mengancam mata pencarian pekerja di sektor kreatif.

Dalam proses pengajuan hak ini, Durman dibantu lembaga nirlaba American Humanist Association. Lembaga tersebut mengadvokasi kelompok penganut humanisme sekuler.

Sebelumnya, langkah serupa pernah diambil oleh seorang insinyur perangkat lunak bernama Erin Maus. Maus memperoleh perlindungan kerja berdasarkan keyakinan Unitarian Universalist miliknya.

Sikap Terbuka dari Kampus

Pihak University of Kentucky akhirnya menyetujui permohonan dispensasi khusus tersebut. Pekerjaan rutin Durman dinilai tetap bisa berjalan dengan baik.

Tugas utama Durman adalah membantu para peneliti menyusun permohonan dana riset. Peran ini memang belum mewajibkan penggunaan perangkat cerdas.

"Dalam kasus ini, universitas memutuskan bahwa dispensasi dapat diberikan tanpa mengganggu tugas pokok jabatannya," kata Jay Blanton, Juru Bicara University of Kentucky.

Meski begitu, pihak kampus menegaskan status pengecualian ini tidak bersifat mutlak. Penyesuaian aturan bisa ditinjau kembali pada masa mendatang.

Evaluasi berkala akan dilakukan bila beban tugas atau teknologi kantor berkembang. Langkah ini diambil untuk memastikan operasional kerja tetap masuk akal.

Kritik moral terhadap AI sendiri mulai meluas di banyak kalangan. Tokoh agama seperti Paus Leo XIV juga pernah menyebut AI sebagai ancaman bagi martabat manusia.

Apa Artinya bagi Pelaku Usaha

Kasus ini memberi sinyal penting bagi para pemilik usaha dan direktur. Penerapan AI di tempat kerja kini bersentuhan langsung dengan hak individu karyawan.

Manajemen tidak bisa lagi memaksakan alat baru secara serampangan. Setiap instruksi kerja modern berisiko memicu keberatan etika atau hukum dari bawahan.

Bagi perusahaan di Indonesia, situasi ini menjadi peringatan dini dalam menyusun pedoman SDM. Tim manajemen perlu menyiapkan aturan kerja alternatif bagi pegawai yang merasa keberatan.

Langkah mitigasi yang cermat akan mencegah timbulnya konflik ketenagakerjaan di kemudian hari. Pengadopsian teknologi harus tetap selaras dengan kenyamanan moral setiap anggota tim.