Pemerintah Siapkan Aturan AI: Sistem Risiko Tinggi Bakal Diawasi Ketat

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan payung hukum baru untuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Aturan ini akan membatasi pemakaian teknologi yang berisiko tinggi bagi keselamatan masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Digital menyusun dua beleid sekaligus. Aturan itu adalah Peraturan Presiden Etika AI dan Peta Jalan AI Nasional 2026-2029.

Kedua draf kebijakan tersebut kini sedang dalam proses penandatanganan. Rencana ini diungkapkan oleh Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Komdigi, Said Mirza Pahlevi, seperti dilaporkan CNBC Indonesia.

Kategori Risiko dan Kewajiban Pengawasan Manusia

Said menjelaskan bahwa aturan etika memakai pendekatan berbasis risiko. Sistem AI yang mengancam hak warga negara akan dilarang beroperasi.

Salah satu contoh yang dilarang adalah pemindaian wajah massal di ruang umum tanpa dasar hukum. Praktik pemantauan seperti ini dinilai membahayakan privasi masyarakat.

Sementara itu, sistem berisiko tinggi tetap boleh digunakan dengan pengawasan khusus. Contohnya adalah piranti lunak untuk diagnosis penyakit pasien.

"Dan tetap keputusan akhir tidak boleh sepenuhnya otomatis oleh AI yang tadi saya sampaikan, jadi harus ada manusia yang memutuskan sebagai keputusan akhir," kata Said Mirza Pahlevi, Direktur Kecerdasan Artifisial & Ekosistem Teknologi Baru Kementerian Komdigi.

Regulasi ini juga mewajibkan pemberian label pada karya buatan AI. Pengembang pun wajib transparan mengolah data dan menyediakan opsi hapus data.

Selain itu, warga yang dirugikan oleh sistem berhak melapor ke penyedia layanan atau kementerian. Setiap aduan wajib ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Kemudahan Izin dan Target Talenta Nasional

Pemerintah memastikan aturan baru tidak akan mempersulit dunia usaha. Pelaku usaha tidak memerlukan izin tambahan khusus untuk membuat aplikasi AI.

Perusahaan cukup menjalankan penilaian mandiri atas produk mereka. Namun, sistem kategori risiko tinggi tetap harus memenuhi syarat dari instansi terkait.

Proyek riset atau purwarupa juga bebas dari kewajiban lapor sampai siap dijual secara komersial. Pemerintah turut memberikan masa penyesuaian selama dua tahun.

Langkah penataan ini diambil menyusul tingginya adopsi teknologi di dalam negeri. Data Boston Consulting Group tahun 2024 menempatkan Indonesia di sepuluh besar dunia pengguna harian AI generatif.

Namun, pemakaian teknologi saat ini masih terbatas pada promosi dan layanan konsumen. Indonesia ingin beralih peran dari sekadar pemakai menjadi produsen solusi pintar.

Lewat peta jalan baru, pemerintah menargetkan pencetakan 45 ribu tenaga terampil AI per tahun. Fasilitas Digital Talent Center disiapkan di tiap provinsi untuk melatih talenta lokal.

Pelatihan AI juga akan dimasukkan ke materi dasar aparatur sipil negara. Sekolah ditargetkan memberikan minimal 15 persen porsi belajar pemrograman dan AI.

Pemerintah pun telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk bidang ini. Sertifikasi berjenjang ini dirancang terhubung dengan sertifikasi global.

Apa Artinya bagi Pelaku Usaha

Kebijakan ini memberi kejelasan hukum tanpa membebani biaya perizinan baru. Perusahaan yang membuat AI cukup menilai risiko produknya sendiri secara tertib.

Namun, para direktur harus memastikan sistem operasional mereka tidak berjalan otomatis penuh. Keputusan penting yang menyangkut nasib pelanggan tetap wajib ditinjau manusia.

Masa transisi dua tahun memberi waktu aman untuk merapikan alur data konsumen. Pelaku usaha perlu menyiapkan mekanisme label konten dan jalur aduan sejak dini.