Komdigi Minta Publik Cek Ulang Jawaban Chatbot AI dan Konten Medsos

Kementerian Komunikasi dan Digital mengingatkan masyarakat agar tidak menelan mentah-mentah jawaban chatbot kecerdasan buatan. Jawaban mesin pintar tersebut dinilai belum tentu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya.

Peringatan ini disampaikan oleh Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Komdigi, Marroli J. Indarto. Ia berbicara dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta pada Kamis (29/10/2026).

Menurut laporan Detik, Marroli menjelaskan bahwa chatbot AI menyusun kalimat berdasarkan pola data. Sistem tersebut memproses susunan bahasa yang telah dipelajari sebelumnya.

Cara kerja berbasis pola itu membuka peluang munculnya jawaban yang keliru. Karena itu, informasi dari chatbot tidak bisa langsung dianggap sebagai kebenaran mutlak.

"Bahkan kalau kita jujur pada beberapa platform AI ya, itu kan mereka juga mengatakan bahwa dia itu 'AI can make mistakes'. Jadi masih ada potensi dia itu platform ini kemudian tidak sepenuhnya benar ya," kata Marroli J. Indarto, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Komdigi.

Algoritma Medsos Bukan Gambaran Utuh Masyarakat

Marroli juga menyoroti peran algoritma pada media sosial. Algoritma adalah sistem otomatis penata konten yang bekerja menurut minat dan riwayat aktivitas pengguna.

Sistem rekomendasi itu membuat setiap orang melihat isi linimasa yang berbeda. Akibatnya, apa yang ramai di layar ponsel belum tentu menggambarkan situasi nyata di masyarakat.

Ia menilai konten media sosial tidak dapat menjadi satu-satunya rujukan. Masyarakat perlu sadar bahwa linimasa mereka sudah tersaring oleh sistem otomatis.

Komdigi menegaskan pentingnya campur tangan manusia untuk menyaring kabar. Pengguna harus melakukan verifikasi silang demi memastikan ketepatan data.

Marroli menyarankan masyarakat mencocokkan kembali keterangan AI dengan media daring yang terverifikasi. Sumber berita tepercaya dinilai dapat memberikan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Desakan Transparansi bagi Pemilik Platform

Selain meminta warga bersikap kritis, Komdigi menuntut tanggung jawab para penyedia layanan digital. Perusahaan teknologi diminta lebih terbuka mengenai cara kerja sistem mereka.

Keterbukaan itu mencakup penjelasan tentang sistem kurasi konten dan proses penyaringan unggahan. Penyedia platform juga wajib membeberkan cara mereka memanfaatkan teknologi AI.

Komdigi juga meminta perusahaan digital menyediakan kanal pengaduan resmi. Saluran ini dibutuhkan jika ada pengguna yang merasa dirugikan oleh sistem otomatis.

"Intinya adalah AI boleh membantu kita berpikir tapi kemudian keputusan dan penilaian tetap harus berada di tangan para penggunanya," kata Marroli J. Indarto, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Komdigi.

Teknologi pintar tetap memiliki manfaat besar dalam kehidupan harian. Alat ini terbukti membantu proses pencarian informasi, kegiatan belajar, dan kelancaran bekerja.

Kendati demikian, Komdigi menegaskan peran penilaian manusia tidak boleh tergantikan oleh mesin. Kendali pertimbangan akhir harus tetap dipegang oleh manusia.

Apa Artinya bagi Pelaku Usaha

Peringatan ini menjadi sinyal penting bagi para pimpinan perusahaan di Indonesia. Banyak kantor kini memakai chatbot AI untuk riset pasar dan penyusunan draf dokumen bisnis.

Langkah mengandalkan jawaban AI tanpa pemeriksaan ganda mengandung risiko operasional yang tinggi. Data yang salah bisa merusak keputusan investasi atau rencana pemasaran produk.

Para direktur perlu menetapkan aturan kerja baku di meja staf. Setiap laporan kerja berbasis AI wajib diverifikasi dengan dokumen pembanding yang sah.

Perusahaan juga harus berhati-hati membaca tren di media sosial. Sorotan di linimasa tidak selalu mewakili kebutuhan seluruh pelanggan di dunia nyata.